CHERIA | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno mengaku bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.
Sandi menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
Namun, ia belum menjelaskan kebijakan tersebut secara detail karena masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah, termasuk di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa hari mendatang.
“Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama,” ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).
Sandi menegaskan, penghentian konversi lahan pertanian yang dimaksud adalah terkait pengubahan menjadi lahan komersial. Sementara, moratorium pembangunan hotel akan diterapkan pada yang tidak memiliki aspek keberlanjutan.
“Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan,” kata Sandi.
Lebih lanjut, Sandi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan di destinasi wisata yang dinilai sudah padat dan menimbulkan kejenuhan. Ia memastikan, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) oleh pemerintah.
Sebagai informasi, data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, total jumlah hotel dan akomodasi di seluruh Indonesia mencapai 29.005 unit dan 747.066 kamar.[]
